JAKARTA —AMPERATV. MY. I Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran terhadap jajaran perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen). Dalam mutasi terbaru ini, sebanyak 88 personel mengalami pergeseran jabatan, termasuk pergantian pada 19 posisi Kapolda di berbagai wilayah Indonesia.
Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Kebijakan itu mencakup sejumlah jabatan strategis, baik di tingkat Mabes Polri maupun jajaran kewilayahan.
Polri menyebut rotasi tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier, sekaligus penyegaran untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian.
Dari total 88 personel yang dimutasi, sebanyak 70 personel mendapatkan promosi atau menduduki jabatan baru. Pergeseran tidak hanya menyentuh jajaran kewilayahan, tetapi juga sejumlah posisi penting di lingkungan Mabes Polri.
Sejumlah Jabatan Strategis Mabes Polri Berganti
Perubahan cukup signifikan terjadi pada jajaran Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri. Sebanyak 14 personel mendapatkan penugasan baru.
Sejumlah nama yang masuk dalam gerbong mutasi tersebut antara lain Komjen Pol Asep Edi Suheri yang dipercaya menjabat sebagai Irwasum Polri.
Kemudian Irjen Pol Dedy Kusuma Bakti mendapat amanah sebagai Kabaintelkam Polri, sementara Irjen Pol Asep Safrudin dipercaya menduduki jabatan Kabareskrim Polri.
Posisi Kabaharkam Polri juga mengalami pergantian dengan penunjukan Irjen Pol Hery Herjawan. Sementara itu, Irjen Pol Rudi Darmoko mendapat penugasan sebagai Kalemdiklat Polri.
Pergantian juga terjadi pada sejumlah posisi lainnya, di antaranya Astamarena Kapolri, Aslog Kapolri, As SDM Kapolri, Kadivpropam Polri, Kadiv TIK Polri, Kadensus 88 AT Polri, Kadivkum Polri, Kakortastipidkor Polri hingga Koorspripim Polri.
19 Kapolda Berganti
Sorotan utama dalam mutasi kali ini adalah pergantian 19 Kapolda. Pergantian pucuk pimpinan kepolisian daerah tersebut tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara hingga Sulawesi.
Berikut sejumlah pergantian Kapolda dalam telegram mutasi terbaru:
Kapolda Metro Jaya dijabat Irjen Pol Dadang Hartanto.
Kapolda Maluku dijabat Irjen Pol Suwondo Nainggolan.Kapolda Kepulauan Riau dijabat Irjen Pol Suhendri.
Kapolda Riau dijabat Irjen Pol Arman Achdiat.Kapolda Nusa Tenggara Timur dijabat Irjen Pol Reza Arief Dewanto.
Kapolda Jawa Barat dijabat Irjen Pol Hengki.Kapolda Banten dijabat Brigjen Pol Hendra Kurniawan.
Kapolda Jawa Tengah dijabat Brigjen Pol Roy Hardi Siahaan.
Kapolda Jawa Timur dijabat Irjen Pol Dekananto Eko Purwono.
Kapolda Bali dijabat Brigjen Pol Pasma Royce.Kapolda Sumatera Barat dijabat Irjen Pol Jawari.
Kapolda Sulawesi Selatan dijabat Irjen Pol M. Awal Chairuddin.Kapolda Jambi dijabat Irjen Pol Widodo.
Kapolda Gorontalo dijabat Irjen Pol Nurworo Danang.Kapolda Sumatera Utara dijabat Brigjen Pol Sonny Irawan.
Kapolda Sumatera Selatan dijabat Brigjen Pol Rony Samtana.
Kapolda Sulawesi Tengah dijabat Irjen Pol Rizal Irawan.
Kapolda Sulawesi Barat dijabat Irjen Pol Totok Suharyanto.
Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta dijabat Irjen Pol Langgeng Purnomo.
Daftar tersebut merupakan bagian dari rotasi yang dituangkan dalam Surat Telegram Kapolri tertanggal 2 Oktober 2026.
Pergantian Pimpinan di Wilayah Strategis
Pergantian Kapolda Metro Jaya menjadi salah satu yang mendapat perhatian karena wilayah hukum Polda Metro Jaya mencakup kawasan ibu kota dan sekitarnya.
Irjen Pol Dadang Hartanto ditunjuk mengisi posisi tersebut menggantikan Komjen Pol Asep Edi Suheri, yang mendapat penugasan baru sebagai Irwasum Polri.
Rotasi juga terjadi di Jawa Barat. Irjen Pol Hengki dipercaya menjadi Kapolda Jawa Barat, sementara posisi Kapolda Banten diisi Brigjen Pol Hendra Kurniawan.
Di Jawa Tengah, Brigjen Pol Roy Hardi Siahaan ditunjuk menjadi Kapolda. Sementara Jawa Timur akan dipimpin Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono.
Perubahan juga berlangsung di Bali dengan penunjukan Brigjen Pol Pasma Royce sebagai Kapolda Bali.
Di wilayah Sumatera, pergantian pimpinan terjadi antara lain di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Jambi, serta Kepulauan Riau.
Sementara di kawasan Indonesia timur, rotasi berlangsung di NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Maluku.
Polri: Mutasi Bagian dari Dinamika Organisasi
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri.
Menurutnya, kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi sekaligus menjadi bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas.
“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” kata Johnny dalam keterangannya, seperti dikutip dari laman resmi Polri.
Dengan adanya pergantian tersebut, para pejabat yang mendapat amanah baru diharapkan segera beradaptasi dengan lingkungan tugas masing-masing.
Polri juga berharap pejabat baru dapat meneruskan program yang telah berjalan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Tidak Hanya Mutasi, Ada Kenaikan Pangkat
Rangkaian perubahan tersebut juga disertai dengan kenaikan pangkat bagi sejumlah perwira.
Polri mencatat terdapat 21 personel yang mengalami kenaikan tingkat kepangkatan dalam rangkaian kebijakan terbaru tersebut.
Perubahan jabatan dan kenaikan pangkat ini menunjukkan bahwa rotasi di lingkungan Polri tidak semata-mata berupa pergantian pejabat, tetapi juga berkaitan dengan mekanisme pembinaan karier personel.
Bagi organisasi sebesar Polri, pergeseran jabatan merupakan bagian dari proses regenerasi dan penataan struktur agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai kebutuhan.
Tantangan bagi Kapolda Baru
Dengan dilakukannya pergantian terhadap 19 Kapolda, para pejabat baru kini menghadapi tantangan untuk segera memahami karakteristik wilayah masing-masing.
Setiap daerah memiliki persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berbeda. Karena itu, Kapolda baru dituntut mampu meneruskan program yang sudah berjalan sekaligus menyesuaikan kebijakan dengan kondisi di wilayah hukumnya.
Selain menjaga keamanan dan ketertiban, kepolisian juga menghadapi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, profesional dan transparan.
Perubahan pucuk pimpinan di tingkat Polda diharapkan tidak mengganggu kesinambungan pelayanan kepada masyarakat.
Sebaliknya, pergantian tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara jajaran Polda, Polres hingga Polsek dalam menjalankan tugas kepolisian.
Gerbong Mutasi Terus Bergulir
Mutasi besar-besaran pada Oktober 2026 ini menambah rangkaian rotasi yang sebelumnya juga dilakukan Polri sepanjang tahun.
Pada Juni 2026, Polri juga melakukan mutasi terhadap 1.121 personel Pati dan Pamen melalui tujuh Surat Telegram. Polri saat itu menyebut mutasi sebagai bagian dari penyegaran organisasi, pengembangan karier dan penguatan kelembagaan.
Sebelumnya, pada Mei 2026, sebanyak 108 Pati dan Pamen juga mengalami pergeseran jabatan. Mutasi tersebut mencakup sejumlah posisi strategis di Mabes Polri serta sembilan jabatan Kapolda.
Rangkaian rotasi tersebut menunjukkan bahwa penataan personel merupakan proses yang terus berlangsung di tubuh Polri sesuai kebutuhan organisasi.
Dengan perubahan terbaru, perhatian kini tertuju pada bagaimana para pejabat baru menjalankan amanah di masing-masing wilayah.
Masyarakat tentu berharap setiap pergantian pimpinan di lingkungan kepolisian membawa kesinambungan dalam pelayanan sekaligus memperkuat pelaksanaan tugas menjaga keamanan dan ketertiban.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan mutasi bukan hanya terletak pada pergantian nama dan jabatan, tetapi juga pada kemampuan setiap pejabat baru menjalankan tugas secara profesional serta memberikan pelayanan kepolisian yang optimal kepada masyarakat.
0 Komentar